administrasi kependudukan adalah. 1. administrasi kependudukan adalah

 
1administrasi kependudukan adalah  "Yang utamanya adalah setiap warga negara dapat mengakses dengan mudah semua layanan administrasi kependudukan,” kata Daly Erni

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2. Oleh karena itu permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-Undang Perkawinan. DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU No. Siagian (1990 : 13) adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan dan didasarkanDalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi : 1. memastikan bahwa interplay kepentingan pribadi bagi setiap individu bisa dijalankan secara bebas dan terbuka. id RAB Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan adalah salah satu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang mana wajib Anda susun sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA). Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk; 9. Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung menyelenggarakan kegiatan Pembinaan. administrasi kependudukan harus didukung dengan konsep dan teori-teori yang mendukung fakta lapangan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan pelayanan publik yang ada di Disdukcapil. Dilema Administrasi Kependudukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mendefiniskan bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,. 3. 1. 1. Penyuluhan bidang kependudukan dan pencatatan sipil ini adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan. 1. Aliran Malthusian (Thomas Robert Malthus) Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2023. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. -6-BABII RUMPUNJABATANDANKEDUDUKAN BagianKesatu RumpunJabatan Pasal2 Jabatan Fungsional Operator SIAK termasuk dalam. Apr 4, 2020 · Penelitian sebelumnya terkait sistem informasi kependudukan desa adalah [3][7] [8]. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dokumen. 1 Kependudukan a. 18. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 19. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan. adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota. 1. Sedangkan Sufian Hanim mengatakan Administrasi adalah sebagaiPenduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang 1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam administrasi, proses kegiatan usaha juga menjadi ciri penting lainnya. 2. 3. Definisi (1): rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Warga Negara Indonesia yang. Jun 22, 2013 · Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengolahan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. 2. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perkembangan Kependudukan. Pendaftaran Penduduk. Rabu, 01 Juni 2022. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah arahan. Sub-koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing. dibangun. Gerakan Indonesia Sadar Adminduk atau disingkat #GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual & kelompok). peIayanan administrasi kependudukan sehingga PeIayanan terhadap masyarakat Kabupaten Bandung Barat dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ( Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang. 13. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan,. Misalnya yang dicari adalah "air, minyak, larut", maka hasil pencarian yang akan. Administrasi Kependudukan, adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pada penelitian [3] sistem informasi yang dibangun terbatas pada data kependudukan warga desa dan belum. Jul 1, 2020 · Dasar Hukum. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi yang mana 1. A. b. Contoh administrasi pendudukan ini seperti pembuatan dokumen untuk. Berikut pengertian administrasi menurut para ahli yang dirangkum dari buku Pendidikan dalam Tinjuan Administrasi Publik (Teori dan Praktiknya) (2021) oleh Taufiqurokhman, yaitu: William Leffingwell dan Edwin Robinson. "Berikan pelayanan yang ramah, mudah, cepat, tanpa diskriminasi dan harus gratis. Pengertian Data Data merupakan suatu deskripsi yang paling dasar dariPengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah rangkaiankegiatanyang berupa penambahan dan penyempurnaanguna meningkatkan fungsi SIAK. Salah satu program yang pernah menyedot perhatian publik dan diakui amat membantu peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan adalah inovasi “program e-Lampid”, yang merupakan program administrasi kependudukan berbasis digital. Database Serta Administrasi Kependudukan; Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. Kebijakan kependudukan di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah yang tujuannya untuk mengatur pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk. 1 : Buku Kas Umum b. Ketentuan peraturan perundangan yang mendasari pelayanan administrasi kependudukan adalah sebagai berikut: KUH Perdata ( BW ). Dec 5, 2016 · 1. Dalam Undang-Undang ini yang diinaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 1. 14. Administrasi kependudukan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pemahaman pegawai terhadap SOP penerbitan administrasi kependudukan c. I. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Latar belakang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah: bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 1. Administrasi Kependudukan, adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain [1]. 1. Layanan Adminduk Untuk Desa. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberlakukan program Keluarga Berencana (KB). 2. Tetapi itu sudah menjadi cerita usang,. Untuk menjawabnya mari kita tinjau istilah-istilah terkait adminduk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 (Permendagri 95/2019) tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berikut ini. Penyuluhan bidang kependudukan dan pencatatan sipil ini adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dariBuku Mutasi Penduduk adalah buku administrasi kependudukan yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Desa. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi. BanyaknyaAdministrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. 2. B. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi. Sistem administrasi kependudukan tersebut, seperti: Akta Kelahiran, KTP, KK, KIA, dan lain sebagainya. 1. Administrasi Kependudukan. "Yang utamanya adalah setiap warga negara dapat mengakses dengan mudah semua layanan administrasi kependudukan,” kata Daly Erni. 18. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK BOJONEGORO Dhani Amatulloh1, Dewi Amanatun Suryani Abstraksi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi e-government terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan, serta faktor penghambat dan. Mar 22, 2017 · 4. Pembuatan data. . Asumsi Proyeksi adalah faktor penentu pertumbuhan penduduk di daerah mengikuti kecenderungan data atau kondisi yang diinginkan. program administrasi dan berbagai usaha pemerintah lainnya yang dimaksudkan untuk mengubah kecenderungan penduduk yang ada demi kepentingan. Kegiatan bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Inilah pelayanan prima Dukcapil," katanya pula. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengertian Kebijakan Kependudukan Kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. Pelayanan administrasi kependudukan yang dapat dilayani meliputi KK, Akta kelahiran, Akta Kematian, dan KIA. Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipiI Kabupaten/Kota harus meIakukan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 567 LAKI-LAKI penduduk. Penyuluhan bidang kependudukan dan pencatatan sipil ini adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. 14. Administrasi Kependudukan adalah rang-kaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran pendu-duk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendaya-gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil22 Pengelolaan SIAK bertujuan23: a. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. ADMINISTRASI PENDUDUK PADA KANTOR DESA KASREMAN KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN KEDIRI DODIK KURNIAWAN 12. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; 2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan. Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh. merupakan sub sistem dari sistem administrasi negara yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. C. Dalam artikel ini kita akan mengulas contoh RAB. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1, yang mengatur beberapa hal, yaitu : 1. 9. publik. masyarakat di lingkungan pemerintah daerah adalah pelayanan administrasi kependudukan. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas,. 1. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa administrasi kependudukan adalah 1. Salah satu hal penting dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah diberlakukannya Nomor Induk Kependudukan (NIK). 2. adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelayanan Sidilan dalam penerbitan akta kematian dan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan. Terutama untuk membantu meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) termasuk dengan metode online atau dalam jaringan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Latar Belakang. 35. 1, FEBRUARI 2019 : 1 - 20 434. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari 8 Bab dan 15 Pasal, yaitu (I) Ketentuan Umum, (II) Ruang Lingkup, (III) Kewenangan, (IV) Penyelenggaraan. 1 Tahun 1974. ; 3 Percepatan kepemilikan. Di Indonesia sendiri permasalahan. Sedangkan pengertian administrasi menurut S. Administrasi Kependudukan dalam UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasileya. 5. Dokumen Kependudukan. JURNALREGISTRATIE VOL. Indonesia adalah 1. 2. 2b : Buku Kas Pembantu Perincian Obyek. 2. 1 : Proses Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Sumber : Hasil Olahan Peneliti 2013. Pertimbangan lahirnya Permendagri 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Adminduk adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi. Unduh pdf peraturan ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang jenis, fungsi, dan cara pengisian formulir dan buku tersebut. 1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan sistem berbasis web yang digunakan untuk mengelola proses pelayanan administrasi pembuatan surat-menyurat. Tahun 1945; 2. unsur yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran (fertality), kematian (mortality) dan perpindahan penduduk (migrasi). Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006. 11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan terkait dokumen dan data kependudukan mulai dari pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayahgunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan catatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Vide Pasal 1 UU No. 0223 Teknik – Sitem Informasi Dikzz. 10. 2. (Mantra, 2009) b. administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.